Karena Waktu adalah Uang (3)

ILLUSTRATED BY MICHAEL POTT

NUR HIDAYAT menyorongkan sepiring kecil singkong rebus, menarik asbak ke samping, menggeser kursinya ke luar meja.

Dinyalakannya pemantik api di bawah ujung rokok, mengisap senikmat ia bisa merasakannya, untuk kemudian melepaskan kepulan asapnya ke langit-langit. Ia merasa harus segera menyelesaikan mandat yang dititipkan padanya, dengan menyadari bahwa Kusmayanto, atasannya, lebih suka pada rekomendasi yang melibatkan sisi-sisi negatif. Bukan rekomendasi berisikan sisi positif melulu – meski itu kenyataannya – sebagaimana disampaikan Nur pada dua kali rapat pimpinan di KMNRT.

Akhir Januari silam, bersama timnya ia menggelar lokakarya terbatas dengan mengundang beberapa kalangan ilmuwan sosial termasuk pejabat Bank Indonesia. Di luar dugaan, Imam B. Prasodjo menyatakan, “Orang-orang Indonesia kebanyakan nggak mikir waktu. Mereka malah nggak punya arloji. Jadi, nggak peduli dengan perubahan wilayah waktu.” Orang yang dimaksud Imam adalah kalangan yang selalu mengacu pada waktu sejati matahari seperti petani dan pelaku ibadah sholat.

“Kami membayangkan, dia akan berpendapat negatif, eee ... malah positif, mendukung. Ha ha ha ...” kenang Nur kepada saya.

Sejauh ini, tim sembilan telah sampai pada tahap sosialisasi usulan nama baru: Waktu Kesatuan Indonesia (WKI) yang mengacu WITa atau GMT+8. Ini akan tercatat sebagai keputusan politik strategis pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono awal 2007 mendatang. Tidak saja rakyat dari Sabang sampai Merauke bisa meniup terompet tahun baru bersama, tapi juga akan menghindarkan time lag terhadap pusat pemerintahan dan ekonomi regional yang selama ini satu jam lebih awal.

WKI tidak mensyaratkan jam mulai sekolah dan kerja pegawai negeri sipil di seluruh Tanah Air berlaku sama. Sesuai otonomi daerah, masing-masing Pemda dapat menentukannya dengan mengacu pada tinggi matahari dan kondisi spesifik setempat. Bisa saja dimulai dengan jam tengahan semisal 06:30, 07:30. Kebijakan semacam ini akan dapat mengakomodasi aktivitas di pusat pertumbuhan seperti Banyuwangi dan Bali yang saat ini terpecah kaku menjadi dua zona waktu.

Kebijakan waktu menjadi faktor yang turut menentukan kualitas kehidupan masyarakat di kota-kota besar padat penduduk. Daerah berlalu-lintas ramai harus mengatur kembali waktu aktivitas, supaya pada jam-jam dan tempat-tempat tertentu arus kendaraan/orang tidak menumpuk jadi satu. “Jika tambahan moda transportasi massal di Jakarta tanpa diikuti oleh pengaturan waktu aktivitas, tahun 2014 begitu ke luar halaman rumah Anda sudah bertemu kemacetan,” ujar Nur serius.

WKI kelak mengubah pola perjalanan, menyebabkan sedikit gegar beberapa hari pada pengguna jalan antarprovinsi, mungkin mengubah pula pola aktivitas seksual. Oh, tidak. Jam berapa “burung” para lelaki di WIB biasa bangun? Katakanlah pukul 04:30 WIB. Lalu, jam berapa si burung tetap dalam kondisi terbaiknya ketika pemiliknya berada di Papua? Apakah tetap pukul 04:30, tapi otomatis menyesuaikan wilayah waktu setempat (06.30 WIT)?

Hal pertama yang Mohamad Nur Hidayat lakukan setelah mendengar pertanyaan tadi adalah terkekeh. “Saya khawatir burung itu bangun di Papua pada waktu dan tempat yang salah,” kata Nur, “misalnya pada jam kerja.” Dengan senyum dikulum, ia beranjak dari kursinya.

“Itu pertanyaan menarik,” cetusnya seraya meraih personal digital assistant-nya, mencatat nomor kontak. “Terima kasih. Besok akan saya undang Dokter Boyke ke sini.” Diajaknya saya ke luar ruangan yang mulai pengap. Pendingin ruangan telah dipadamkan oleh pengatur waktu otomatis sejak 16:00 WIB tadi.

Berjalan sepanjang koridor yang berliku-liku ia membalas selamat malam beberapa pegawai, Satpam, dan petugas pembersih. Ia mengenal baik nama-nama mereka. Malam masih muda ketika Staf Ahli Meneg Ristek Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual itu turun melewati elevator.

Cimanggis, 30 April 2006